Beranda > Tak Berkategori > SEJARAH PENGADILAN HAM AD HOC PADA PN JAKARTA PUSAT

SEJARAH PENGADILAN HAM AD HOC PADA PN JAKARTA PUSAT

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembicaraan mengenai Hak Asasi manusia (HAM) dan pelanggarannya sudah kurang lebih dari setengah abad yang lampau terjadi dan masih menjadi topik yang aktual sampai beberapa abad yang akan datang, terutama di negara yang berdasar atas hukum di Negara Republik Indonesia.
Orde baru yang berkuasa selama 33 tahun (1965-1998) telah banyak dicatat melakukan pelanggaran-pelanggaran HAM. Orde baru yang memerintah secara otoriter selama lebih dari 30 tahun telah melakukan berbagai tindakan pelanggaran Hak Asasi manusia (HAM) karena perilaku negara dan aparatnya.1 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam laporan tahunnya menyatakan bahwa pemerintah perlu menuntaskan segala bentuk pelanggaran HAM yang pernah terjadi di tanah air sebagai akibat dari struktur kekuasaan orde baru yang otoriter.
Selanjutnya, pasca orde baru pelanggaran HAM yang berbentuk aksi kekerasan massa, konflik antar etnis yang banyak menelan korban jiwa dan pembumihangusan di Timor-timur pasca jejak pendapat menambah panjang sejarah pelanggaran HAM. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) menyebutkan data pada triwulan pertama 1998 telah terjadi 1.629 pelanggaran HAM yang fundamental yang tergolong ke dalam hak-hak yang tak dapat dikurangi di 12 propinsi yang menjadi sumber data. Hak-hak tersebut adalah hak atas hidup, hak bebas dari penyiksaan, hak bebas dari penangkapan sewenang-wenang, hak bebas dari pemusnahan seketika, dan hak bebas dari penghilangan paksa.2
Berbagai pelanggaran HAM yang terjadi belum pernah terselesaikan secara tuntas sedangkan gejala pelanggaran kian bertambah. Penyelesaian kasus Tanjung Priok, DOM Aceh, Papua dan kasus pelanggaran HAM berat di Timor-timur selama pra dan pasca jajak pendapat belum ada yang terselesaikan. Atas kondisi ini sorotan dunia internasional terhadap Indonesia sehubungan dengan maraknya pelanggaran HAM yang terjadi kian menguat terlebih sorotan atas pertanggungjawaban pelanggaran
_______________________________

1 Ignatius Haryanto, Kejahatan Negara, (Jakarta : Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat), 1999. Hlm.23.
2 Rudi Santoso, “Pelanggaran HAM” , Kompas (15 April 1998), Hlm.3.

HAM yang terjadi di Timor-timur selama proses jajak pendapat.
Kasus pembumihangusan di Timor-timur telah mendorong dunia internasional agar dibentuk peradilan internasional (internasional tribunal) bagi para pelakunya. Desakan untuk adanya peradilan internasional khususnya bagi pelanggaran HAM yang berat yang terjadi di Timor-timur semakin menguat bahkan komisi Tinggi PBB untuk Hak-hak asasi manusia telah mengeluarkan resolusi untuk mengungkapkan kemungkinan terjadinya pelanggaran HAM berat di Timor-Timur. Atas resolusi Komisi HAM PBB tersebut Indonesia secara tegas menolak dan akan menyelesaikan kasus pelanggaran HAM dengan menggunakan ketentuan nasional karena konstitusi Indonesia memungkinkan untuk menyelenggarakan peradilan hak asasi manusia. Atas penolakan tersebut, mempunyai konsekuensi bahwa Indonesia harus melakukan proses peradilan atas terjadinya pelanggaran HAM di Timor-Timur.
Pelanggaran HAM berat itu merupakan extra-ordinary crimes (kejahatan luar biasa) yang mempunyai perumusan dan sebab timbulnya kejahatan yang berbeda dengan kejahatan atau tindak pidana umum. Dengan perumusan yang berbeda ini tidak mungkin menyamakan perlakukan dalam menyelesaikan masalahnya, artinya KUHP tidak dapat untuk menjerat secara efektif para pelaku pelanggaran HAM yang berat. Disamping itu sesuai dengan prinsip International Criminal Court (Pengadilan kriminal Internasional ), khususnya prinsip universal yang tidak mungkin memperlakukan pelanggaran HAM berat sebagai ordinary crimes dan adanya kualifikasi universal tentang crimes against humanity ( kejahatan terhadap kemanusiaan ) masyarakat mengharuskan didayagunakannya pengadilan HAM yang bersifat khusus, yang mengandung pula acara pidana yang bersifat khusus.3
Pengertian tentang perlunya peradilan yang secara khusus dengan aturan yang bersifat khusus pula inilah yang menjadi landasan pemikiran untuk adanya pengadilan khusus yang dikenal dengan pengadilan HAM. Alasan yuridis lainnya yang bisa menjadi landasan berdirinya pengadilan HAM adalah bahwa pengadilan HAM merupakan “the primary forum” untuk mengadili para pelanggar HAM berat.4
Berdasarkan kondisi tentang perlunya instrumen hukum
_______________________________
3 Muladi, Pengadilan Pidana bagi Pelanggar HAM Berat di Era Demokrasi, ( Jakarta Jurnal Demokrasi dan HAM : 2000) hlm. 54.
4 Muladi, “Mekanisme Domestik untuk Mengadili Pelanggaran HAM Berat melalui Sistem Pengadilan atas Dasar Undang-Undang Ri Nomor 26 Tahun 2000”, (Makalah dalam Diskusi Panel 4 bulan Pengadilan Tanjung Priok, Jakarta 20 Januari 2004), hal.8.

untuk berdirinya sebuah pengadilan HAM secara cepat maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan HAM. Perpu ini telah menjadi landasan yuridis untuk adanya penyelidikan kasus pelanggaran HAM berat di Timor-timur oleh Komnas HAM. Karena berbagai alasan Perpu Nomor 1 Tahun 1999 ini yang kemudian ditolak oleh DPR untuk menjadi undang-undang.
Setelah adanya penolakan Perpu tersebut diatas oleh DPR maka pemerintah mengajukan rancangan undang-undang tentang Pengadilan HAM. Dalam penjelasannya, pengajuan RUU tentang Pengadilan HAM adalah : Pertama, merupakan perwujudan tanggung jawab bangsa Indonesia sebagai salah satu anggota PBB. Dengan demikian merupakan salah satu misi yang mengembangkan tanggung jawab moral dan hukum dalam menjunjung tinggi dan melaksanakan deklarasi HAM yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta yang terdapat dalam berbagai instrumen hukum lainnya yang mengatur mengenai HAM yang telah dan atas diterima oleh negara Indonesia. Kedua, dalam rangka melaksanakan Tap MPR No. XVII/MPR/1998 tentang HAM dan sebagai tindak lanjut dari Pasal 104 ayat 1 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999. Ketiga, untuk mengatasi keadaan yang tidak menentu di bidang keamanan dan ketertiban umum, termasuk perekonomian nasional. Keberadaan pengadilan HAM ini sekaligus diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat dan dunia internasional terhadap penegakan hukum dan jaminan kepastian hukum mengenai penegakan HAM di Indonesia. Dari ketiga alasan di atas, landasan hukum bahwa perlu adanya pengadilan HAM untuk mengadili pelanggaran HAM berat adalah alasan yang ketiga dimana terbentuknya pengadilan HAM ini adalah pelaksanaan dari TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang HAM dan sebagai tindak lanjut dari Pasal 104 ayat 1 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999. Pasal 104 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Komnas HAM menyatakan bahwa untuk mengadili pelanggaran HAM yang berat dibentuk pengadilan HAM di lingkungan peradilan umum. Ayat 2 menyatakan pengadilan sebagaimana dimaksud ayat dalam ayat 1 dibentuk dengan undang-undang dalam jangka waktu paling lama 4 tahun.5
Penegakan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM) di Indonesia mencapai kemajuan ketika pada tanggal 6 November 2000 disahkannya Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan kemudian diundangkan tanggal 23 November 2000. Undang-undang ini merupakan undang-undang yang secara tegas menyatakan sebagai undang-undang yang mendasari adanya pengadilan HAM di Indonesia yang akan berwenang untuk mengadili para pelaku pelanggaran HAM berat. Undang-undang ini juga mengatur tentang adanya pengadilan HAM ad hoc yang akan berwenang untuk mengadili pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu. Pengadilan HAM ini merupakan jenis pengadilan yang khusus untuk mengadili kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Pengadilan ini dikatakan khusus karena dari segi penamaan bentuk pengadilannya sudah secara spesifik menggunakan istilah pengadilan HAM dan kewenangan pengadilan ini juga mengadili perkara-perkara tertentu. Istilah pengadilan HAM sering dipertentangkan dengan istilah peradilan pidana karena memang pada hakekatnya kejahatan yang merupakan kewenangan pengadilan HAM juga merupakan perbuatan pidana. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 yang menjadi landasan berdirinya pengadilan HAM ini mengatur tentang beberapa kekhususan atau pengaturan yang berbeda dengan pengaturan dalam hukum acara pidana. Pengaturan yang berbeda atau khusus ini mulai sejak tahap penyelidikan dimana yang berwenang adalah Komnas HAM sampai pengaturan tentang majelis hakim dimana komposisinya berbeda dengan pengadilan pidana biasa. Dalam pengadilan HAM ini komposisi hakim adalah lima orang yang mewajibkan tiga orang diantaranya adalah hakim ad hoc.
Pengertian Adhoc menurut Black Laws Dictionary dikatakan bahwa adhoc dibentuk untuk suatu tujuan khusus. Jadi dapat dikatakan bahwa hakim adhoc adalah hakim, berasal dari luar pengadilan yang punya pengalaman dan spesialisasi pengetahuan dalam bidang tertentu, yang direkruit secara khusus untuk tujuan tertentu, dalam menangani perkara tertentu. Pengaturan yang sifatnya khusus ini didasarkan atas kerakteristik kejahatan yang sifatnya extra ordinary sehingga memerlukan pengaturan dan mekanisme yang seharusnya juga sifatnya khusus. Harapan atas adanya pengaturan yang sifatnya khusus ini adalah dapat berjalannya proses peradilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat secara kompeten dan fair. Efek yang lebih jauh adalah putusnya rantai impunity ( pembebasan dari hukuman ) atas pelaku pelanggaran HAM yang berat dan bagi korban, adanya pengadilan HAM akan mengupayakan adanya keadilan bagi mereka.
Pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc ini merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Terbentuknya Pengadilan HAM di Indonesia ini mempunyai arti penting dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Pertama, dibentuknya Pengadilan HAM dan Pengadilan HAM Ad Hoc ini akan membuka peluang penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di masa lalu maupun yang terjadi setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Kedua, terbentuknya Pengadilan HAM dan Pengadilan HAM Ad Hoc menjadi salah satu tonggak dalam reformasi hukum di Indonesia.

B. POKOK MASALAH
Dari uraian latar belakang di atas, maka diambil pokok-pokok masalah sebagai berikut :
1. Bagaimana sejarah terbentuknya Pengadilan HAM Ad Hoc pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ?
2. Apa saja yang menjadi lingkup Kewenangan Pengadilan HAM Ad Hoc pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ?
3. Mengapa Kasus Pelanggaran HAM Timor Timur menjadi kewenangan Pengadilan HAM Ad Hoc pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ?
4. Upaya apa yang harus dilakukan oleh Pemerintah agar penanganan kasus Pelanggaran HAM dikemudian hari dapat menciptakan rasa keadilan ?

__________________________
5 Indonesia Undang-Undang Hak Asasi Manusia, UU No. 39 Tahun 1999.

BAB II
PEMBAHASAN

A. Sejarah Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) Ad Hoc pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Hak Asasi manusia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, ketetapan MPR-RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1939 tentang hak asasi manusia harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab sesuai dengan falsafah yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan asas-asas Internasional.
Ketetapan MPR-RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia menugaskan kepada lembaga-lembaga tinggi negara dan seluruh aparatur pemerintah untuk menghormati, menegakkan dan menyebarluaskan pemahaman mengenai hak asasi manusia kepada seluruh masyarakat maka telah dibentuk Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia, pembentukan Undang-Undang tersebut merupakan perwujudan tanggung jawab bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Bertitik tolak dari perkembangan hukum, baik ditinjau dari kepentingan nasional maupun dari kepentingan Internasional, maka untuk menyelesaikan masalah pelanggaran Hak asasi manusia yang berat dan mengembalikan keamanan dan perdamaian di Indonesia perlu dibentuk Pengadilan hak asasi manusia. Pembentukan Pengadilan Hak Asasi manusia untuk menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat telah diupayakan oleh pemerintah berdasarkan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang dinilai tidak memadai, sehingga tidak disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat menjadi Undang-Undang, maka dengan persetujuan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden, maka ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi manusia. Pengadilan Hak Asasi manusia ini merupakan Pengadilan khusus yang berada di Lingkungan Peradilan umum.
Dalam hal pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-undang ini, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM ad hoc.Hal inilah yang membedakan dengan pengadilan HAM permanen yang dapat memutus dan mengadili perkara pelanggaran HAM yang berat yang terjadi setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000.
Kasus pelanggaran HAM yang berat yang terjadi di Indonesia misalnya untuk kasus pelanggaran HAM di Tanjung Priok dan Timur-timur dapat diselesaikan melalui pengadilan HAM ad hoc ini. Sampai saat ini sudah berdiri pengadilan HAM ad hoc untuk kasus pelanggaran HAM yang berat yang terjadi di Timor-timur dan Tanjung Priok.6
Legitimasi atas adanya pengadilan HAM ad hoc didasarkan pada Pasal 43 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Ayat (1) menyatakan bahwa pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum diundangkannya undang-undang ini, diperiksa dan diputus oleh pengadilan HAM ad hoc. Ayat (2) menyatakan bahwa pengadilan HAM ad hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dibentuk atas usul Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan peristiwa tertentu dengan keputusan presiden. Ayat (3) menyatakan bahwa pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berada dalam pengadilan umum. Dalam penjelasannya, Dewan Perwakilan Rakyat yang juga sebagai pihak yang mengusulkan dibentuknya pengadilan HAM ad hoc mendasarkan usulannya pada dugaan terjadinya pelanggaran HAM yang berat yang dibatasi pada locus delicti dan tempos delicti tertentu yang terjadi sebelum diundangkannya undang-undang ini.
Hal-hal yang merupakan syarat adanya pengadilan HAM ad hoc yaitu :
1. Dugaan adanya pelanggaran HAM ad hoc yang terjadi sebelum Tahun 2000 atau sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000.
2. Adanya dugaan pelanggaran HAM yang berat atas hasil penyelidikan Komnas HAM.
3. Adanya hasil penyidikan dari Kejaksaan Agung.
4. Adanya rekomendasi DPR kepada pemerintah untuk mengusulkan pengadilan HAM ad hoc dengan tempos dan locus delicti tertentu.
5. Adanya keputusan presiden (Keppres) untuk berdirinya pengadilan HAM ad hoc.

Dalam pengadilan HAM ad hoc untuk kasus pelanggaran HAM yang berat yang terjadi di Tanjung Priok juga melalui mekanisme dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Langkah pertama adalah adanya penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM dalam Undang-undang tersebut dinyatakan pihak
__________________________________
6 Junaedi, Penyelesaian perkara pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum diberlakukannya UU No. 26 tahun 2000, hal 32.

yang berwenang melakukan penyelidikan adalah Komnas HAM, terutama dalam hal kejahatan terhadap kemanusian. Komnas HAM kemudian untuk penyelidikan membentuk KPP-HAM yang memiliki ruang lingkup tugas yaitu mengumpulkan fakta dan mencari berbagai data, informasi tentang pelanggaran HAM di Tanjung Priok yang terjadi sejak Januari 1999 sampai dikeluarkannya TAP MPR yang mengesahkan hasil jejak pendapat. Dengan memberikan perhatian khusus kepada pelanggaran berat hak asasi manusia antara lain genocida (pembunuhan) massacre (pembunuhan massal) , torture (penyiksaan), enforced displacement (pemindahan paksa), crime against woman and children (kejahatan wanita dan anak-anak) dan politik bumi hangus. Menyelidiki tingkat keterlibatan aparatur negara dan atau badan lain nasional dan internasional dalam pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi sejak Januri 1999 di Tanjung priok. Proses selanjutnya adalah dilakukannya penyidikan oleh Kejaksaan Agung dari hasil penyelidikan oleh komnas HAM. Setelah melalui proses persetujuan DPR dari hasil usulan sidang pleno DPR melalui keputusan DPR-RI No 44/DPR-RI/III/2001 tanggal 21 Maret 2001 akhirnya Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2001 dan diperbaharui dengan Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2001 tentang pembentukan Pengadilan Hak Asasi manusia Ad Hoc pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jadi Keputusan Presiden ini yang melandasi dibentuknya pengadilan HAM ad hoc di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Berdasarkan pasal 45 Undang-undang Nomor 26 tahun 2000 menyebutkan bahwa untuk pertama kali pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, Pengadilan HAM yang yang dibentuk yaitu di Jakarta Pusat, Surabaya, medan dan Makassar. Pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc yang akan ditempatkan dalam Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam hal ini adalah Pengadilan dalam lingkup Peradilan Umum, sehingga telah sesuai dengan pasal 45 ayat 2 huruf b Undang-Undang Pengadilan HAM yang menjelaskan bahwa Daerah hukum Pengadilan HAM yang berada pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yaitu meliputi wilayah Khusus ibukota Jakarta, Propinsi Jawa Barat, Banten, Sumatra Utara, lampung, Bengkulu, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.

B. Lingkup Kewenangan Pengadilan HAM dan Pengadilan HAM Ad Hoc

Dalam pasal 1 Keputusan Presiden nomor 96 tahun 2001 disebutkan bahwa Kasus pelanggaran HAM Berat yang di tangani oleh Pengadilan HAM Ad hoc Jakarta pusat yaitu kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Timor Timur pada tahun 1999 dan tanjung Priok pada tahun 1984. Akan tetapi penentuan Pengadilan HAM ad hoc Jakarta Pusat sebagai Pengadilan HAM yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang terjadi di Timor Timur, menimbulkan pertanyaan apakah yang menjadi dasar pemikiran dan pertimbangan atas penentuan Pengadilan HAM adhoc Jakarta Pusat. Sebab, apabila yang dijadikan dasar adalah pasal 45 ayat 2 huruf b Undang-undang Pengadilan HAM, maka yang berwenang untuk memeriksa dan memutus adalah Pengadilan HAM adhoc pada Pengadilan Negeri Surabaya, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 45 ayat 2 bahwa daerah hukum Pengadilan HAM Surabaya meliputi Propinsi Jawa Timur, jawa tengah, daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Hal ini dikarenakan bahwa sebagian pulau Timor Timur yaitu Timor barat adalah termasuk dalam Wilayah Nusa Tenggara Timur. Namun apabila diperhatikan dimana Timor Timur telah terpisah dengan Republik Indonesia setelah diadakannya jajak pendapat. Sehingga dapat dinyatakan bahwa Timor Timur adalah luar negeri. Berdasarkan pasal 86 KUHP yang menyatakan sebagai berikut : “Apabila seseorang melakukan tindak pidana di luar negeri yang dapat diadili menurut hukum Republik Indonesia, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang mengadilinya.”7 Berdasarkan pasal tersebut, maka dapat dipahami perihal penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjadi tempat kedudukan Pengadilan HAM adhoc tersebut.
Mekanisme peradilan / hukum acara terhadap perkara pelanggaran HAM berat yang diselesaikan melalui Pengadilan HAM adhoc adalah mekanisme hukum acara yang sama dengan perkara pelanggaran HAM berat yang terjadi setelah diundangkannya Undang-undang HAM. Sehingga hukum acara Pengadilan HAM sama dengan hukum acara Pengadilan HAM adhoc.
Pasal 44 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 menyatakan bahwa _________________________
7 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Straftrecht), diterjemahkan oleh Moeljatno, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1976), pasal.86.

pemeriksaan di pengadilan HAM ad hoc dan upaya hukumnya dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.Hal ini berarti bahwa hukum acara yang digunakan dalam pengadilan HAM ad hoc sama dengan ketentuan yang digunakan dalam pengadilan HAM yaitu menggunakan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000. Seperti halnya dengan Pengadilan HAM, ketentuan mengenai hukum acara yang digunakan juga mengacu pada Pasal 10 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 yang mensyaratkan digunakannya ketentuan dalam KUHAP kecuali yang ditentukan secara khusus dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000.

C. Upaya Pemerintah dalam Penanganan Kasus Pelanggaran HAM untuk Menciptakan Rasa Keadilan.

Penyelesaian perkara pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi pada masa lampau bukanlah hal yang mudah, apalagi apabila penyelesaian tersebut dilakukan dengan mekanisme yudisial atau membawa pelaku ke Pengadilan. Kesulitan yang mungkin akan ditemui adalah pengumpulan bukti-bukti dalam hal ini termasuk saksi, korban ataupun barang bukti yang akan dijadikan bahan untuk menjerat pelaku. Kesulitan tersebut hendaknya dapat dieliminir dengan tetap melihat pelanggaran hak asasi manusia yang telah terjadi tersebut sebagai ajaran bagi seluruh bangsa untuk tidak melakukan hal yang sama dimasa mendatang. Maka dengan lahirnya Undang-undang Pengadilan HAM merupakan wujud bukti upaya pemerintah, yakni dalam pasal 48 undang-undang Pengadilan HAM, penyelesaian perkara pelanggaran yang berat pada masa lampau, dapat diselesaikan melalui mekanisme Ekstra Yudisial,9 sebagaimana dinyatakan sebagai berikut :
1. Pelanggaran HAM yang berat yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang ini tidak menutup kemungkinan penyelesaiannya dilakukan oleh Komisi kebenaran dan Rekonsiliasi;
2. Komisi kebenaran dan rekonsiliasi dibentuk dengan Undang-Undang.
Dalam penjelasan umum paragraf terakhir dinyatakan bahwa : “Komisi kebenaran dan Rekonsiliasi dimaksudkan sebagai lembaga Extra Yudicial yang ditetapkan dengan Undang-undang

__________________________________________________
8 Indonesia, Ketetapan pemantapan Persatuan dan kesatuan nasional , Tap.MPR No. 5 /MPR/2000.
9 Junaedi, “Penyelesaian perkara pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum diberlakukannya UU No. 26 tahun 2000”, http: //www.masyarakat pemantau peradilan Indonesia.com. diunduh 07 Januari 2011.

yang bertugas untuk menegakkan kebenaran dengan mengungkapkan penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran HAM pada masa lampau, sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan rekonsiliasi dalam perspektif bersama sebagai suatu bangsa.” Komisi kebenaran dan rekonsiliasi pada dasarnya memiliki fungsi utama yaitu untuk investigasi pelanggaran HAM di masa lalu.10
Kemudian pada tanggal 14 Desember 2010 Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan program legislasi nasional (Prolegnas) 2011 sebagaimana yang menjadi mandat (pasal 15 dan 16) Undang-undang nomor 10 tahun 2004 tentang tata cara penyusunan peraturan perundang-undangan. Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat RI mengesahkan 70 Rancangan Undang-Undang prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2011 dan Dari 70 Rancangan Undang-Undang tersebut, ada 12 Rancangan Undang-Undang yang bersinggungan secara langsung atau terkait dengan penegakan Hak Asasi Manusia yaitu : Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Rancangan Undang-Undang tentang Kesetaraan Gender, RUU tentang Kerukunan Umat Beragama, Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Rancangan Undang-Undang tentang Penanganan Konflik Sosial, Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Rancangan Undang-Undang tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, Rancangan Undang-Undang tentang Rahasia Negara, Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan Nasional. Upaya ini dilaksanakan sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM menyatakan bahwa “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah.” Dengan adanya keberhasilan Pengadilan tersebut tentunya akan berdampak terhadap perilaku aparat keamanan yang selama ini sering menikmati impunity. Mereka akan berpikir seribu kali kalau akan menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan suatu
__________________________________________________
10 Haris Azhar, Agenda HAM dalam Program Legislasi Nasional 2011, http://www.kontras.org. diunduh tanggal 07 Januari 2011
persoalan sosial dikemudian hari. Mereka tidak ingin karirnya berhenti di Pengadilan HAM. Pendekatan keamanan (security approach) yang selama ini digunakan untuk mengamankan hasil-hasil pembangunan harus diganti dengan pendekatan hukum untuk mengatasi krisis sosial yang muncul dimana-mana maupun untuk mewujudkan cita-cita negara hukum berdasarkan kedaulatan rakyat.

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan
Pengaturan tentang pengadilan HAM ad hoc berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Yurisdiksi dari pengadilan HAM Adhoc adalah untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan genosida yang terjadi sebelum adanya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 . Pengadilan HAM Ad Hoc juga mempunyai kewenangan untuk memutuskan tentang kompensasi, restitusi dan rehabilitasi kepada para korban pelanggaran HAM yang berat. Untuk menangani kasus pelanggaran HAM tangjung Priok dan Timor Timur dilaksanakan melalui proses yang panjang sesuai dengan pembahsan yang akhirnya melalui proses persetujuan DPR dari hasil usulan sidang pleno DPR melalui keputusan DPR-RI No 44/DPR-RI/III/2001 tanggal 21 Maret 2001 akhirnya Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2001 dan diperbaharui dengan Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2001 tentang pembentukan Pengadilan Hak Asasi manusia Ad Hoc pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jadi Keputusan Presiden ini yang melandasi dibentuknya pengadilan HAM ad hoc di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM masih banyak mengandung kelemahan-kelemahan yang mengakibatkan hambatan-hambatan yuridis dalam penerapan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tersebut. Kelemahan-kelemahan tersebut antara lain tidak secara lengkap menyesuaikan tindak pidana yang diatur yaitu kajahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan genosida yang seharusnya juga disertai dengan penjelasan mengenai unsur-unsur tindak pidananya (elements of crimes). Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilah HAM ini juga tidak mengatur tentang prosedur pembuktian secara khusus untuk mengadili kejahatan yang sifatnya “extraordinary crimes”. Oleh karena itu, pemerintah mengupayakan untuk merubah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tersebut.

B. Saran
Kelemahan-kelemahan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 dalam prakteknya menyulitkan proses peradilan HAM yang mengakibatkan majelis hakim melakukan terobosan-terobosan hukum untuk menafsirkan atau menerjemahkan peraturan sesuai dengan pertimbangan majelis hakim. Kedepan, untuk memperkuat jaminan kepastian hukum dan pencapaian keadilan kepada korban maka Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM ini perlu segera diamandemen sesuai dengan kebutuhan dan pengalaman pelaksanaan peradilan-peradilan HAM sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Azhar, Haris, “Agenda HAM dalam Program Legislasi Nasional 2011” http://www.kontras.org. diunduh tanggal 07 Januari 2011.

Haryanto, Ignatius, Kejahatan Negara, Jakarta : Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 1999.
Junaedi”Penyelesaian perkara pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000” http://www.masyarakatpemantau peradilan Indonesia.com. diunduh tanggal 07 Januari 2011.

Santoso,Rudi. “Pelanggaran HAM”,Kompas. (15 April 1998)Hlm.3.

Muladi, Pengadilan Pidana bagi Pelanggar HAM Berat di Era Demokrasi, Jakarta : Jurnal Demokrasi dan HAM, 2000.

Muladi, “Mekanisme Domestik untuk Mengadili Pelanggaran HAM Berat melalui Sistem Pengadilan atas Dasar Undang-Undang Ri Nomor 26 Tahun 2000.” Makalah dalam Diskusi Panel 4 bulan Pengadilan Tanjung Priok,Jakarta, 20 Januari 2004.

Indonesia, Undang-Undang Hak Asasi Manusia , UU No.39 tahun 1999.

Indonesia, Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia , UU No.26 tahun 2000.

Indonesia, Ketetapan pemantapan Persatuan dan kesatuan nasional, Ketetapan MPR No. 5 /MPR/2000

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Straftrectht) pasal 86 diterjemahkan oleh Moeljatno. Jakarta : Pradnya Paramita, 1976.

  1. Belum ada komentar.
  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.